Alasan Pandemi, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Tolak Pilkada

Alasan Pandemi, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Tolak Pilkada

Alasan Pandemi, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Tolak Pilkada

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyanti menilai pemerintah dan fraksi-fraksi di parlemen tak terus menerus kala menampik gelaran Pilkada 2022 dan 2023 yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama dengan alasan pandemi.
Bandar Taruhan
Padahal, pemerintah di awalnya bersikeras sehingga Pilkada 2020 terus dilanjutkan saat pandemi Covid-19 dalam bagian mengkhawatirkan.

“Tentu tidak konsisten, ini yang membawa dampak penduduk bingung,” kata perempuan yang akrab disapa Nisa tersebut, Jumat (5/2).

Nisa terhitung mengaku bingung bersama dengan sikap pemerintah yang enggan menunda Pilkada 2020 lantas karena alasan daerah-daerah akan banyak diisi oleh penjabat kepala daerah.

Diketahui, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik sempat menyatakan alasan pemerintah tidak menunda Pilkada 2020 karena tak menginginkan pemerintahan area benar-benar lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Justru sebaliknya, Nisa menilai pemerintah saat ini seperti tak mempersoalkan jikalau kepala area yang habis jabatannya pada 2022 dan 2023 diisi oleh para penjabat.

“Sementara saat ini memberikan tidak apa-apa kecuali area yang jaman jabatan kepala daerahnya habis di 2022 dan 2023 diisi oleh penjabat,” kata dia.

Lebih lanjut, Nisa menilai pemerintah sanggup buat persiapan peraturan yang lebih adaptif bersama dengan suasana pandemi melalui revisi UU Pemilu. Menurutnya, usulan itu udah didorong oleh elemen penduduk sipil pegiat pemilu saat gelaran Pilkada 2020.

“Misalnya ada ketetapan pilih melalui pos, pemilihan pendahuluan, saat di TPS diperpanjang. Justru saat ini kami punyai saat untuk menyiapkannya,” kata dia.

Nisa terhitung menyadari UU Pilkada yang sesuaikan jadwal Pilkada Serentak 2024 belum dilaksanakan. Namun, ia menganjurkan pemerintah tak ada salahnya menjadikan Pemilu 2019 sebagai pembelajaran dalam menggelar pemilu.

Pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan banyaknya petugas yang kelelahan dan berdampak pada jatuhnya korban jiwa meninggal karena pileg dan pilpres dilaksanakan secara serentak.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menampik rencana revisi UU Pemilu. Pemerintah berkukuh senantiasa laksanakan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pilkada yang udah ada dan belum kudu untuk direvisi.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyatakan alasan lain penolakan itu karena energi pemerintah dan parlemen lebih baik difokuskan untuk menanggulangi pandemi virus corona.

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

Senada, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai pembahasan RUU Pemilu belum kudu dilaksanakan karena suasana pandemi Covid-19 yang tetap terjadi saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *