Bela SBY-AHY, Demokrat Desak Moeldoko Minta Maaf ke Jokowi

Bela SBY-AHY, Demokrat Desak Moeldoko Minta Maaf ke Jokowi

Bela SBY-AHY, Demokrat Desak Moeldoko Minta Maaf ke Jokowi

Partai Demokrat membantah mengeluarkan tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko).
Pasang Bola
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Demokrat membantah isu yang dilontarkan juru bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad.

“Enggak tersedia itu, isu. Enggak dulu (tuduh Jokowi),” tegas Andi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/4).

Senada bersama dengan Andi, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra justru mendesak Moeldoko minta maaf ke Jokowi.

“Kalau kepada Presiden, telah jelas. KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya menolong presiden. Malah kemudian repot bersama dengan ambisi pribadinya,” terang Herzaky.

Menurut Herzaky, kubu Demokrat versi KLB sering membawa-bawa nama Presiden didalam bermacam kesempatan. Mereka coba membenturkan Presiden bersama dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY.

“Jadi, gerombolan Moeldoko lah yang kudu minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.

Lebih lanjut Herzaky juga menuntut Moldoko menghendaki maaf ke rakyat atas tidak tersedia nilai-nilai demokrasi yang dapat diteladani. Justru gerombolan Moeldoko yang menurutnya selama dua bulan ini mempertontonkan tabiat yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, dan juga kepatutan.

Menurut dia, sejak awal telah sadar bahwa KLB Sibolangit ilegal dan tidak cocok bersama dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Negara.

Sebelumnya Rahmad mendesak Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus HarimurtiYudhoyono(AHY) menghendaki maaf kepada Presiden Jokowi besertaMoeldoko.

Menurut Rahmad, tudingan mereka menyoal keterlibatan pemerintah didalam pelaksanaan KLB Demokrat di Deli Serdang ternyata salah. Sebab Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB.

“Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY mengemukakan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, sebab telah menuduh macam-macam,” ujar Rahmad didalam info tertulis, Jumat (2/4).

Pada Rabu (31/3) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Yasonna juga sempat menyentil pihak-pihak yang selama ini beranggap pemerintah ikut campur didalam kisruh Partai Demokrat.

Keputusan Kemenkumham menjadikan AHY masih diakui sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres 2020 oleh pemerintah. Yasonna mempersilakan kubu Moeldoko untuk menggugat persoalan internal partai ke pengadilan.

Sebelumnya, Demokrat kubu AHY menuding tersedia peran pemerintah didalam sistem kudeta lewat KLB. Apalagi, hasil KLB menunjuk Moeldoko sebagai ketua lazim Demokrat.

Salah satu pihak yang mencurigai ada keterlibatan pemerintah yakni petinggi Demokrat Andi Mallarangeng. Selain itu, sejumlah pengamat politik, salah satunya dari Universitas Andalas yakni Feri Amsari berpendapat serupa.

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

“Sejauh ini aku lihat seluruh langkah Moeldoko tidak bisa saja tanpa restu Presiden. Mana bisa saja seorang kepala KSP melakukan tindakan tanpa sepengetahuan presiden. Tidak mungkin,” kata Feri Amsari pada 9 Maret lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *