DPR Geram Penelitan Vaksin Nusantara Disetop Gara-gara BPOM

DPR Geram Penelitan Vaksin Nusantara Disetop Gara-gara BPOM

DPR Geram Penelitan Vaksin Nusantara Disetop Gara-gara BPOM

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto agar pengembangannya harus dihentikan sementara.
Bandar Taruhan
Menurut Dasco, BPOM telah menafikan hasil Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IX DPR, Kementerian kesehatan. BPOM, dan Kementerian Riset dan Teknologi yang diselenggarakan sebagian kala lalu. Dasco menilai harusnya BPOM membolehkan Vaksin Nusantara masuk bagian berikutnya seperti telah dibahas didalam rapat kerja.

Diketahui, tim peneliti Vaksin Nusantara mengajukan penghentian pengembangan lantaran menginginkan melengkapi dokumen beberapa syarat kepada BPOM agar mampu lanjut ke uji klinis bagian II.

“Seperti yang kita tahu, kemarin telah ada Raker antara Komisi IX DPR, Kemenkes, BPOM, dan Kemenristek, dan kita pikir hasil Raker itu bersifat mengikat seharusnya, dan kita sayangkan bahwa BPOM mengakibatkan statement atau surat yang menafikan hasil Raker tersebut,” ucap Dasco kala memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3).

Berangkat dari itu, Dasco meminta Komisi IX DPR segera berkonsultasi bersama dengan pimpinan DPR untuk menentukan langkah yang diakui harus diambil. Dasco membuktikan pemanfaatan Vaksin Nusantara harus didorong untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam peluang yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Anshori Siregar mendesak BPOM segera menerbitkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) fase 2 terhadap Vaksin Nusantara agar penelitian mampu dituntaskan.

Anshori pun meminta pimpinan DPR segera mengirim surat ke pemerintah agar pemanfaatan Vaksin Nusantara mampu segera terwujud.

“Untuk itu, aku mohon pimpinan DPR RI mengirim surat kepada pemerintah agar Vaksin Nusantara ini segera terwujud. Kita usahakan, kita jauhi jangan sampai ada tangan-tangan yang menjegal terwujudnya Vaksin Nusantara atau vaksin produk bangsa kita sendiri,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh membuktikan bahwa pandemi Covid-19 telah menunjukan bahwa Indonesia tidak memiliki kemandirian obat dan tetap benar-benar ketergantungan bersama dengan produk negara lain.

Ia pun mengkritik sikap pihak-pihak yang mempersulit dan menahan pemanfaatan Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

“Oleh gara-gara itu, dikala Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih dihambat lajunya, dipersulit langkahnya, apalagi telah masuk terhadap fase pertama selanjutnya disuruh mundur lagi, pasti ini keprihatinan kita semuanya,” kata sosok yang akrab disapa Ninik itu.

Ia lantas menopang pimpinan DPR untuk segera mengambil sikap agar Vaksin Nusantara mampu segera digunakan. Menurutnya, keberadaan Vaksin Nusantara akan jadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia

“[Vaksin Nusantara] akan menjadikan kita bangga bahwa Indonesia memiliki kedaulatan kesehatan,” tuturnya.

Diketahui, proses penelitian Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dihentikan sementara. Kemenkes membenarkan kabar tersebut.

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut penghentian kala dijalankan lantaran tim peneliti menginginkan melengkapi dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) agar BPOM mampu berikan izin uji klinis bagian II.

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

“Iya [dihentikan], menanti dari BPOM, gara-gara BPOM mensyaratkan ada CPOB dulu sebelum saat masuk uji klinis bagian II,” kata Nadia melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *