Jokowi Minta Hapus Pasal Karet UU ITE Kalau Picu Ketidakadilan

Jokowi Minta Hapus Pasal Karet UU ITE Kalau Picu Ketidakadilan

Jokowi Minta Hapus Pasal Karet UU ITE Kalau Picu Ketidakadilan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhubung peluang untuk merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 berkenaan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 berkenaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia juga menginginkan menghapus pasal-pasal karet di dalam UU ITE.
Pasang Bola
Jokowi mengatakan, sedianya impuls awal UU ITE untuk merawat supaya ruang digital Indonesia sehat dan produktif. Namun, ia tidak menginginkan UU ITE justru menimbulkan rasa tidak adil di dalam penerapannya.

“Semangat awal UU ITE adalah untuk merawat supaya ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif,” kata Jokowi melalui cuitannya di dalam account @jokowi di Twitter, Selasa (16/4).

“Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini wajib direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang enteng diinterpretasikan secara sepihak,” imbuhnya.

Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2), Jokowi juga udah menghendaki Polri untuk lebih berhati-hati di dalam memanfaatkan UU ITE. Ia menghendaki Polri lebih detil di dalam membicarakan pasal-pasal karet di undang-undang itu.

Jokowi juga menghendaki Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merumuskan keputusan penafsiran UU ITE. Ia berharap, penafsiran itu bisa menghindar pengaruh tidak baik berasal dari pasal-pasal karet di dalam beleid tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pihak ulang mengkritik UU ITE di dalam sebagian saat terakhir. Pasalnya, Jokowi sempat menghendaki warga mengkritik pemerintah saat banyak orang dijerat pasal UU tersebut.

Bahkan, salah satu kritik berkunjung berasal dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mempertanyakan langkah mengkritik pemerintah tanpa terlilit hukum.

“Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak yang menginginkan melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” ucap JK di dalam acara. ‘Mimbar Demokrasi Kebangsaan’ yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2).

Kunjungi Juga : Informasi Dunia Casino Online

Selama ini pasal karet UU ITE kerap dituding jadi biang usaha kriminalisasi khususnya bagi mereka yang mengkritisi pemerintah. Karena itu saat Jokowi menghendaki masyarakat untuk beri tambahan kritik, desakan untuk merevisi UU ITE juga mengemuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *